Tata Cara Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN

1. Wajib Pajak mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu.

2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum

lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan dilanjutkan dengan

meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative.

3. Account Representative membuat dan menandatangani Uraian Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPN kemudian menyampaikan uraian

permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)

Pemotongan/Pemungutan PPN, kemudian menyampaikan uraian penelitian permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menelaah, menandatangani uraian penelitian permohonan, dan memberikan persetujuan (approve) atas penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan

PPN.

6. Kepala Seksi Pelayanan menerima uraian penelitian permohonan dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak dokumen hasil persetujuan.

7. Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

Lembar ke‐1 : untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

Lembar ke‐2 : untuk Pemohon SKB PPN;

Lembar ke‐3 : untuk Kantor Pelayanan Pajak Penerbit SKB PPN

8. Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan konsep Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan.

9. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf dokumen hasil persetujuan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

10.Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani dokumen hasil persetujuan.

11.Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu atau Surat Penolakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada pihak‐pihak terkait melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).

12.Proses selesai

Posted in: Pelayanan